Sasaran dan Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi KOMINFO Kebumen

Sasaran

·        Dinas KOMINFO yang bersih dan akuntabel

·        Dinas KOMINFO yang efektif dan efisien

·        Dinas KOMINFO yang memiliki pelayanan publik berkualitas

 Arah Kebijakan

1.    Untuk mewujudkan Dinas KOMINFO yang bersih dan akuntabel, maka arah kebijakan yang ditempuh adalah:

·         Peningkatan upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi melalui penanganan atas pengendalian gratifikasi, pengaduan masyarakat, benturan kepentingan (conflict of interest), dan Sistem “Pengaduan Orang Dalam” (Whistle Blowing Sistem);

·         Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

·          Pembangunan infrastruktur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika; dan

·         Peningkatan fairness, tranparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.

2.   Untuk mewujudkan Dinas KOMINFO yang efektif dan efisien, arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:

·         Penataan kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis;

·          Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif dan berbasis e-government;

·         Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat;

·         Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu;

·         Penerapan sistem kinerja pegawai berbasis anggaran;

·         Pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan pelayanan publik;

·         Pengembangan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi dan transformative untuk perubahan birokrasi;

·         Peningkatan efisiensi penyelenggaraan birokrasi; dan

·         Melakukan reformasi regulasi bidang komunikasi dan informatika.

3.   Untuk mewujudkan Dinas KOMINFO yang memiliki pelayanan publik berkualitas

·          Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan dengan implementasi UU pelayanan publik, pemanfaatan ICT, integritas dan kualitas SDM, peningkatan budaya pelayanan dan Quick Wins

·         Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dengan penguatan monev kinerja, efektivitas pengawasan, sistem pengaduan dan inovasi pelayanan.